Cari

Desa Membangun Indonesia

KNPPT : Konsultan Nasional Pengembangan Program – Transisi

10 Buku Pembangunan Desa Kementrian Desa

Sebagai Kementerian baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulai cara baru dalam pendampingan desa.

Sebagaimana disebutkan dalam buku “Kewenangan Desa dan Regulasi Desa”. Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa.
 Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai self governing community yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat.

Continue reading “10 Buku Pembangunan Desa Kementrian Desa”

Modul Bahan Tayang dan Bahan Bacaan

pendampingdesa

 

 

 

 

 

Berikut Bahan Bacaan dan bahan tayang, untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan sentuhan lokal di masing-masing daerah.

 

Download: [Modul] Bahan Bacaan Modul Tenaga Ahli

Download: [Modul] Bahan Bacaan Modul Pendamping Lokal Desa

Download: [Modul] Bahan Tayang Modul Pendamping Lokal Desa

Modul Pelatihan TA

pendampingdesaPengesahan Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 (UU Desa) menandai dibukanya gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Di samping memberikan dasar hukum bagi keberadaan desa, UU Desa juga menghadirkan cara pandang baru dalam melihat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa diakui sebagai subyek yang berkewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan. Setiap anggota masyarakatnya boleh dan diakui haknya untuk ambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Untuk kemajuan desa bahkan pemerintah, utamanya Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan mendampingi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Mendampingi, bukan untuk menentukan, tetapi memberdayakan desa untuk semakin kuat menjadi mandiri.

Continue reading “Modul Pelatihan TA”

Modul Pelatihan Setrawan 2015

Tim Pelatihan Masyarakat:

Ibe Karyanto, Roni Budi Sulistyo, Haris Santanu

Pelatihan Setrawan

1.1_Cover DepanModul Pelatihan Setrawan Program Pendampingan Desa dalam rangka fasilitasi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah hadir dihadapan pembaca. Secara umum modul pelatihan ini dimaksudkan untuk menyiapkan setrawan dalam melaksanakan tugas fasilitasi implementasi Undang Undang Desa di lokasi pilot project Program Pendampingan Desa di 5 Provinsi yaitu : Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), tugas yang wajib diemban adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara (Pasal 2).

Continue reading “Modul Pelatihan Setrawan 2015”

Pratugas Pelatih Pendampingan Desa

Cover Pratugas Pelatihan Pratugas Pendamping DesaPerkembangan keprofesian bidang Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia kian mendapat pengakuan dan dukungan pemerintah Republik Indonesia. Sebagai bukti nyata peran pemerintah melibatkan seluruh elemen Profesi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, melalui; (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, (4) SK Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2012 tentang Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (FPM), (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan (6) Peraturan Menteri  Desa, Pembanggunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Continue reading “Pratugas Pelatih Pendampingan Desa”

Modul Pelatihan Bagi Pelatih Pendampingan Desa

cover-modul-tot-pendampingan-desaDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) telah mengembangkan modul pelatihan bagi pelatih penyegaran pendamping teknis kabupaten melalui serangkaian kajian kebutuhan pelatihan dengan melibatkan pemangku kepentingan lain baik kalangan praktisi, aktivis, akademisi dan peneliti. Sesuai hasil analisis kebutuhan pelatihan menunjukkan bahwa kondisi pendamping desa menunjukkan tingkat pemahaman yang berbeda tentang kebijakan pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan dan implementasi Undang-Undang Desa sesuai dengan latar belakang, karakteristik wilayah, dan kondisi sosial yang ada.

Continue reading “Modul Pelatihan Bagi Pelatih Pendampingan Desa”

Rapar Koordinasi Nasional “Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa”

20150910Jakarta, 10/9 — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, akan menerbitkan keputusan bersama guna mendorong percepatan penyaluran, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa untuk tahun 2015. Dengan diterbitkannya keputusan bersama ini, permasalahan dalam penyaluran dana desa dapat teratasi sehingga pembangunan di desa dapat segera terlaksana.

Continue reading “Rapar Koordinasi Nasional “Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa””

Base Line Informasi Rakornas

Kepada YTH:
Seluruh Korprov KNPP Transisi

Sehubungan dengan rencana rakornas yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-22 Agustus 2015 (surat resmi menyusul) maka berikut ini disampaikan informasi data-data yang perlu disiapkan dan dibawa pada saat Rakornas sebagai base line informasi volume kegiatan dan penyusunan RKTL penyelesaian kegiatan Pengakhiran PNPM dan Implementasi UU Desa. Data yang diperlukan sebagai berikut :

Continue reading “Base Line Informasi Rakornas”

Form DD dan ADD Tahun 2015

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pengumpulan bahan pidato Kemerdekaan yang akan disampaikan Tgl 16 Agustus 2015,

Berikut kami kirimkan Format isian DD dan ADD Tahun 2015

Mohon segera di koordinasikan dengan FKab dan FK untuk proses pendataaan.

Mengingat pentingnya data tersebut, kami mohon laporan dapat diterima paling lambat hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, pukul 17:00

Continue reading “Form DD dan ADD Tahun 2015”

Atas ↑